Dadupoker – APBD DKI JAKARTA 2017 BARU DIRESMIKAN SUDAH MEMBUAT AHOK MARAH

ahokmarah2

Bapak basuki T purnama sebagai gubernur nonaktif Dki jakarta. Baru saja selesai menjalanin kasus sidang yang melibatkan dirinya dengan penistaan agama. Banyak sekali Pro dan kontra yang membuat kasus ini terus di persindangan. Padahal apapun dan segala cara yang dilakukan hasilnya tetap sama saja .

Ahok yang di sibukkan dengan kasus penistaan agama di dalam persidangan. Tetap saja menyisihkan waktunya untuk pergi ke rumah lembang bertemu dengan masyarakat yang mendukung dirinya. Bukan hanya itu saja yang dilakukan Pak ahok. Dirinya juga tetap mengikuti perkembangan-perkembangan yang dilakukan pemerintahan ,

Salah satunya seperti penambahan Anggaran APBD Dki jakarta di tahun 2017 mendatang. APBD DKI 2017 telah diketok setelah dibahas oleh Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan DPRD DKI.

Dalam APBD 2017 yang telah disahkan itu, dalam dokumen itu juga dijelaskan secara rinci, kegiatan apa saja yang dianggarkan DPRD DKI untuk operasional di gedung parlemen tingkat provinsi. Misalnya saja, penyedia jasa telepon air dan internet yang mendapat kucuran dana senilai Rp 29.373.583.125.

Penyediaan makanan dan minuman bagi anggota DPRD DKI sebesar Rp 11.020.320.450. Pakaian dinas dan atribut untuk pimpinan dan anggota DPRD DKI dianggarkan senilai Rp 1.387.779.250.

Sementara untuk rapat-rapat, seperti Badan Legislasi Rp 5.828.000.000, rapat di Badan Anggaran Rp 3.206.665.000. Ada pula anggaran untuk pendidikan dan pelatihan anggota DPRD DKI yang dialokasikan sebesar Rp 3.600.760.000

Anggaran yang lebih ‘wah’ lainnya yakni untuk kunker 106 anggota dewan dan para stafnya diberikan Rp 45.501.988.000. Sementara untuk kunker komisi beda lagi, dialokasikan senilai Rp 12.569.624.000. Untuk pelaksanaan reses, anggota DPRD DKI dapat Rp 38.040.397.114.

Lebih dahsyatnya lagi, Anggota dewan juga tak perlu mengeluarkan kocek untuk sekedar memeriksakan kesehatan di dokter. Sebab sudah memiliki anggaran yang dibiayai dari uang rakyat senilai Rp 1.380.000.000 .

Menariknya, ada sejumlah mata anggaran yang tidak diusulkan pemerintah namun masuk dan disahkan dalam APBD DKI 2017 tersebut. Salah satunya penataan dan rehabilitasi kolam gedung DPRD DKI senilai Rp 578.042.750 .

Bukan hanya itu saja yang tak diusulkan pemerintah DKI tapi masuk dalam anggaran. Penyedia jasa pengemudi bagi anggota DPRD juga masuk dengan nilai cukup fantastis yakni Rp 4.302.870.680. Begitu juga, perbaikan buat rumah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi masuk dalam APBD DKI, dengan nilai Rp 1.443.117.112 .

Selain itu, Sumarsoni dan DPRD DKI resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perangkat Daerah DKI Jakarta yang baru. Susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengalami perampingan, aturan tersebut mulai berlaku tahun depan .

Adanya beberapa perubahan terhadap susunan organisasi perangkat daerah di DKI Jakarta. Dari 54 SKPD menjadi 42 SKPD dan menghapus 1.060 jabatan. Setelah perampingan itu, Pemprov yang saat ini memiliki 5.998 jabatan akan menyisakan 4.938 jabatan saja .

Untuk rotasi baru pemerintahan di Pemprov DKI ini Sumarsono menyatakan akan menggunakan sistem talent pool kemudian assessment, sehingga nantinya yang akan menempati posisi tersebut adalah pilihan yang terbaik. Sebagai konsekuensi penataan jabatan, nantinya, akan ada yang mengalami kenaikan jabatan, ada yang tetap pada posisinya saat ini dan bahkan ada juga yang jabatannya diturunkan jika dia dinilai tidak layak. Selain itu, dari 1.060 jabatan yang hilang itu termasuk beberapa yang pensiun .

Hal ini membuat Pak Ahok tertawa kecil sinis saat di konfirmasi mengenai adanya surat pertimbangan dari Sumarsono. Ahok menganggap kewenangan yang dilakukan Dirjen Otonomi Daerah kementerian Dalam Negeri itu sudah sama dengan gubernur definitif .

Jadi sudah begini jadinya kenapa dikasih PLT kalau kekuasaannya persis gubernur? Gubernur saja sekalian. Kalau mau ngomong ngelanggar UU ya, gubernur saja sekalian ya kan. Yaudahlah, toh saya juga belum tentu balik katanya kan. Kalau begitu ya sudah tanya saja sama gubernur baru saja . ” Marahnya ahok dan tersinggung .

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, masih belum menangkap logika yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri saat membuat landasan hukum kewenangan PLT setara dengan gubernur definitif. Karena ini bertentangan dengan Undang-Undang yang hanya memberikan kewenangan kepala daerah . ( Tidak masuk akal sama sekali ) .

Bagaimana menurut anda para pembaca setia kami di tanah air. Apakah PLT Gubernur yang di jelaskan pak ahok benar dan Sumarsono sudah salah mengambil wewenang sementara untuk Dki Jakarta 2017. Terimakasih .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s